Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
NOMOR: P.1NII-IPSDH/2015

TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN


Menimbang
  1. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal lnventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 102/KptsNII-2/1989 telah ditetapkan Ketentuan Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Pemotretan Udara, Pemetaan Vegetasi dan Pemetaan Garis Bentuk dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan;
  2. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal lnventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 25/KptsNII-1/1997 telah ditetapkan Prosedur Kerja Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satellit untuk Keperluan Pengusahaan Hutan dan Keperluan Lain Sejenis ;
  3. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Keputusan Direktur Jenderal lnventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangah sebagaima na dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan penggantian dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan.
Mengingat
  1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-undang No. 41 Tahun 19 9 tentang Kehutanan;
  3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformas i Publik;
  6. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  8. Undang-undang No.4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial ;
  9. Undang-undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan ;
  10. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  11. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  12. lnstruksi Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi;
  13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.67/Menhut-ll/2006 tentang Kriteria dan Standar lnventarisasi .Hutan;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.59/Menhut-ll/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-ll/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1:250.000;
  16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-ll/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Kehutanan;
  17. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-ll/2014 tentang
    Pedoman Pengoperasian, Perawatan, dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
  18. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.45/Menhut-ll/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Kehutanan;
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN


Pasal 1

Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, yang merupakan acuan penyusunan kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini :
  1. Keputusan Direktur Jenderal lnventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 102/KptsNII- 2/1989 tentang Ketentuan Teknis dan Tata Cara Pelaksanaan Pemotretan Udara, Pemetaan Vegetasi dan Pemetaan Garis Bentuk dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan,
  2. Keputusan Direktur Jenderal lnventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 25/KptsNII- 1/1997 tentang Prosedur Kerja Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit untuk Keperluan Pengusahaan Hutan dan Keperluan Lain Sejenis, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015
Direktur Jenderal
TTD
Dr. Ir. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP 19561215 198203 1 002


PEDOMAN PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN
BASI PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
    1. Pemantauan Penutupan Lahan adalah salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memotret kondisi hutan secara cepat, untuk menghasilkan informasi penutupan hutan Indonesia. Hasil pemantauan pada periode berurutan akan memberikan informasi perubahannya, baik berupa hilangnya luasan hutan, maupun penurunan kualitas. Di sisi lain penambahan dari kegiatan hutan tanaman dan rehabilitasi juga dapat dipantau. lnformasi hasil Pemantauan Penutupan Lahan juga dapat dimanfaatkan untuk analisis lanjutan oleh unit kerja terkait serta untuk perencanaan kehutanan secara umum.
    2. Kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan telah mulai dilakukan dalam jangka yang sangat lama, bahkan sejak sebelum dekade 1980-an dengan mempergunakan potret udara. Pemantauan secara nasional dengan periode waktu yang sistematik dan mempergunakan data citra yang relatif seragam dimulai tahun 2000. Kegiatan tersebut diulangi setiap tiga tahun yaitu tahun 2003, 2006, sampai dengan 2009. Interval kegiatan tersebut kemudian dipersingkat menjadi dua tahunan sampai dengan 2011, dan dirapatkan lagi menjadi tahunan sampai dengan saat ini.
    3. Pemantauan Penutupan Lahan yang dilakukan saat ini secara umum mempergunakan citra Landsat, dengan pertimbangan tingkat kedetilan yang memadai untuk tingkat nasional, ketersediaan data dalam jangka panjang dengan spesifikasi yang relatif tetap, serta harga perolehan yang relatif rendah bahkan saat ini dapat diperoleh secara percuma. Hasil Pemantauan Penutupan Lahan perlu didokumentasikan dan disebarluaskan. Dokumentasi sumber data dan hasil pemantauan yang dilakukan selama bertahun-tahun membutuhkan pengaturan yang baik karena kebutuhan untuk temu kembali untuk periode pengamatan sebelumnya sering dilakukan.
    4. Kebutuhan Pemantauan Penutupan Lahan untuk pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dan lokasi khusus perlu mendapatkan perhatian. Pada kondisi tersebut, pemanfaatan wahana regular (pesawat udara dan satelit) seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan dimaksud, sehingga perlu pengembangan metoda untuk mengatasi hal tersebut.
    5. Pengaturan tentang periode pemantauan, pembagian tugas antara unit kerja dan lembaga yang berkaitan, pemanfaatan data citra penginderaan jauh, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi, serta pengembangan metode perolehan data adalah contoh hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan. Hal-hal tersebut perlu diatur dengan tegas dan rapi agar kegiatan ini dapat menghasilkan produk yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan untuk pengaturan tersebut yang mendorong kebutuhan untuk menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Pedoman Kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan.
  2. Maksud dan Tujuan
    1. Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan dimaksudkan untuk memayungi dan mengatur seluruh kegiatan yang terkait dengan Pemantauan Penutupan Lahan.
    2. Pemantauan Penutupan Lahan bertujuan untuk:
      1. Melakukan inventarisasi luasan penutupan hutan seluruh Indonesia dengan piranti penginderaan jauh;
      2. Melakukan pemantauan besaran perubahan penutupan hutan seluruh
        Indonesia;
      3. Menyediakan informasi hasil Pemantauan Penutupan Lahan untuk seluruh
        pemangku kepentingan yang membutuhkan dengan tidak melanggar
        ketentuan yang berlaku.
  3. Definisi
    Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
    1. Pemantauan Penutupan Lahan adalah rangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data dinamika perubahan keadaan penutupan hutan berdasarkan data citra penginderaan jauh;
    2. lnventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap;
    3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa atau informasi geospasial dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
    4. Data geospasial {DG) adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
    5. lnformasi geospasial {IG) adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian;
    6. lnformasi geospasial dasar {IGD) adalah informasi geospasial yang berisi
      tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
    7. lnformasi geospasial tematik (IGT) adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu IGD;
    8. Jaringan informasi geospasial (JIG) adalah sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna;
    9. Penginderaan Jauh adalah ilmu atau teknologi yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut;
    10. Citra penginderaan jauh adalah hasil penginderaan kenampakan permukaan bumi yang didapatkan dengan wahana, teknik dan spesifikasi tertentu dan disimpan dalam format digital maupun cetak;
    11. Penelaah adalah Pejabat Non Struktural atau Pejabat Fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi atau yang mendapatkan penugasan khusus untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan;
    12. Penyelia adalah Pejabat Struktural atau Non Struktural atau Fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi atau mendapatkan tugas khusus untuk menyelia Kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan;
    13. Unit Kerja adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selain Direktorat lnventarisasi dan Pemantauan Penutupan Lahan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
    14. Lembaga adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian/Lembaga selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    15. Penyedia adalah badan hukum Indonesia atau asing yang memiliki hak untuk mengedarkan data citra penginderaan;
    16. Pemegang lzin adalah orang/badan hukum yang diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan dan /atau menggunakan kawasan hutan, termasuk pemegang kerjasama;
    17. Ortorektifikasi adalah kegiatan untuk memperbaiki kualitas geometri citra penginderaan jauh sehingga sesuai dengan kaidah proyeksi tegak;
    18. Stasiun adalah unit yang memiliki tugas dan piranti untuk menerima transmisi data dari satelit.
  4. Prinsip Pemantauan Penutupan Lahan
    Kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan dilaksanakan dengan prinsip:
    1. Tanggung gugat (Akuntabel)
      lnformasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
    2. Akurat
      lnformasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan pada waktu itu menurut kemampuan sumber data, tingkat ketelitian yang dapat disajikan, serta metode analisis yang dipergunakan.
    3. Lengkap
      lnformasi yang disajikan meliputi seluruh areal yang tersedia sumber datanya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    4. Terbuka (Transparan).
      lnformasi yang disajikan dianalisis dengan metode yang terbuka, dapat diuji, dan dapat ditelusuri kembali.
    5. Mutakhir
      lnformasi yang disajikan mencerminkan informasi termutakhir yang tersedia saat itu.
    6. Manfaat
      lnformasi yang disajikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
    7. Terpadu
      Pengolahan data untuk Pemantauan Penutupan Lahan mempergunakan sumber daya yang dimiliki serta rujukan yang telah diterbitkan oleh Unit Kerja atau Lembaga.

BAB IIPELAKSANA PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN

  1. Pelaksana Pernantauan Penutupan Lahan
    Pemantauan Penutupan Lahan dilaksanakan oleh:
    1. Direktorat lnventarisasi dan Pernantauan Surnber Daya Hutan (IPSDH), untuk Pernantauan Penutupan Lahan tingkat nasional;
    2. Balai Pernantapan Kawasan Hutan (BPKH), untuk Pernantauan Penutupan Lahan
      tingkat nasional di wilayah kerjanya sarnpai dengan tingkat kabupaten/kota;
    3. Unit Kerja, untuk Pernantauan Penutupan Lahan tingkat unit pengelolaan sesuai dengan wilayah kerjanya;
    4. Pernegang lzin Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan, untuk Pernantauan Penutupan
      Lahan tingkat unit pengelolaan pernanfaatan kawasan hutan sesuai dengan wilayah izinnya;
    5. Pernegang lzin Pinjarn Pakai Kawasan Hutan dan Pernegang Kerja Sarna, untuk Pernantauan Penutupan Lahan tingkat unit pengelolaan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan wilayah izinnya.
  2. Tanggung Jawab Direktorat lnventarisasi dan Pernantauan Surnber Daya Hutan (IPSDH) adalah:
    1. Mengkoordinasikan dan rnelaksanakan Pernantauan Penutupan Lahan;
    2. Mengendalikan rnutu (quality control) dan rnenjarnin rnutu (quality assurance) Hasil Pernantauan Penutupan Lahan;
    3. Menyiapkan surnber data untuk kegiatan penafsiran;
    4. Mengkoordinasikan penernpatan lokasi pengecekan lapangan oleh BPKH;
    5. Melakukan kornpilasi nasional;
    6. Mengelola basis data nasional Penutupan Hutan;
    7. Mengintegrasikan hasil Pernantauan Penutupan Lahan dengan Jaringan inforrnasi Geospasial Nasional;
    8. Merencanakan peningkatan kapasitas surnber daya rnanusia di bidang Pernantauan Penutupan Lahan.
  3. Tanggung jawab Balai Pernantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah:
    1. Menyusun rencana Pernantauan Penutupan Lahan
    2. Melaksanakan penafsiran citra, pengecekan lapangan, dan perbaikan hasil penafsiran;
    3. Mengkonsultasikan hasil penafsiran dan lokasi yang akan dilakukan pengecekan
      lapangan kepada Direktur IPSDH;
    4. Mengusulkan peningkatan kapasitas surnber daya rnanusia di bidang Pernantauan Penutupan Lahan.
  4. Tanggung Jawab Unit Kerja, Pernegang lzin Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan dan Pernegang lzin Pinjarn Pakai Kawasan Hutan dan Pernegang Kerja Sarna akan diatur tersendiri.
BAB III RUJUKAN PENGOLAHAN DATA PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN
  1. Prinsip Pemilihan Rujukan
Pemilihan rujukan pengolahan data didasarkan atas pertimbangan:
  1. Ketersediaan data;
  2. Kemutakhiran;
  3. Tingkat kedetilan informasi yang dapat atau akan disajikan;
  4. Kemudahan perolehan data;
  5. Kebutuhan pemanfaatan informasi;
  6. Ketersediaan anggaran;
  7. Jaminan mutu dari penyedia.
Rujukan pengolahan data terdiri atas:
  1. Sumber data;
  2. Rujukan Geospasial Dasar;
  3. Rujukan Geospasial Tematik;
  4. Rujukan lnformasi Biofisik Khas Lokasi;
  5. Klasifikasi Penutupan Lahan.

 2. Sumber Data
Sumber data yang dapat dipergunakan adalah:
  1. Citra satelit
    Citra satelit berupa resolusi rendah (> 250m), resolusi sedang (4-250m), maupun resolusi tinggi (< 4m);
  2. Citra potret udara
    Citra potret udara berupa potret udara format bingkai penuh (full frame), bingkai sedang (medium frame), maupun format kecil (small format));
  3. Citra radar
    Citra radar (radio detection and ranging) berupa radar udara (airborne radaf)
    maupun satelit radar.
    Teknik pengoperasian radar dapat berupa radar pandang samping (side-looking airborne radaf), radar tingkap sintetis (synthetic aperture radaf), radar interferometri (radar interferometry), radar dengan aneka polarimetri (multi­ polarimetric radar data), radar altimetri (radar altimetef) maupun teknik pengembangan lain yang lebih mutakhir;
  4. Citra lidar
    Citra lidar (light detection and ranging) berupa citra lidar dengan pesawat udara maupun satelit;
  5. Citra video udara;
    Citra video udara adalah serupa potret udara dengan menampilkan gambar
    bergerak.
  6. Citra jenis lain sesuai perkembangan teknologi.

3. Rujukan (Referensi) Geospasial Dasar
  1. Datum dan Elipsoid Pemetaan
    Datum dan Elipsoid Pemetaan yang dipergunakan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang membidangi lnformasi Geospasial.
  2. lnformasi Geospasial Dasar (IGD)
    lnformasi Geospasial Dasar (IGD) yang dipergunakan sebagai acuan adalah Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000. Dalam keadaan peta RBI pada lokasi tersebut tidak tersedia, maka IGD yang dipergunakan adalah:
    1. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi yang terortorektifikasi sistematik untuk skala penyajian s.d. 1:25.000;
    2. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi terortorektifikasi dengan acuan titik pasti di lapangan untuk skala yang lebih besar.
      Standar kualitas IGD dengan memanfaatkan citra hasil proses ortorektifikasi mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang membidangi lnformasi Geospasial dan I atau Lembaga yang membidangi Keantariksaan.
  3. Skala Penyajian
    Skala penyajian yang dipergunakan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang membidangi lnformasi Geospasial. Skala penyajian adalah sebagai berikut:
    1. 1:250.000 untuk pemantauan tingkat nasional;
    2. 1:50.000 untuk pemantauan tingkat provinsi, kabupaten, dan unit pengelolaan yang luasnya lebih dari 50.000 ha;
    3. 1:25.000 untuk pemantauan tingkat kota dan unit pengelolaan yang Juasnya
      sampai dengan 50.000ha.
  4. Grid Pemetaan
    Grid Pemetaan adalah kerangka nomor lembar peta (NLP) dalam kerangka pemetaan nasional yang dipergunakan untuk membagi areal yang dipetakan dalam dalam Jiputan areal yang standar.
    Grid Pemetaan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang membidangi lnformasi Geospasial.

4. Rujukan (Referensi) Geospasial Tematik
  1. Hasil Pemantauan Penutupan Lahan Periode Sebelumnya
    Hasil Pemantauan Penutupan Lahan periode sebelumnya perlu dijadikan sebagai bahan rujukan dengan pertimbangan untuk mempertahankan konsistensi dan kesesuaian perubahan penutupan lahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apabila terdapat perubahan yang tidak konsisten atau tidak bersesuaian, akan dilakukan kajian lebih lanjut dan diuraikan lebih rinci pada bagian Pengendalian dan Penjaminan Mutu.
  2. Hasil Kajian Penutupan Lahan oleh lnstitusi atau Peneliti Lain
    Hasil kajian penutupan Jahan atau kegiatan lain yang bersesuaian tema atau substansi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan tanpa mengesampingkan hasil analisis yang dilakukan oleh penelaah.
    Analisis penelaah tetap menjadi acuan utama dengan pertimbangan bahwa hasil kegiatan institusi Jain mempergunakan kerangka klasifikasi dan metode pengambilan keputusan yang tidak selalu bersesuaian dengan yang dipergunakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
    Contoh hasil kajian yang dapat dimanfaatkan antara lain:
    1. Pemetaan penggunaan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional;
    2. Pemetaan lahan baku sawah oleh Kementerian Pertanian;
    3. Analisis deforestasi dan degradasi hutan global.
  3. lnformasi Geospasial Tematik Status Lahan
    lnformasi Geospasial Tematik Status Lahan yang dapat dijadikan rujukan antara lain:
    1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Negara sampai dengan tingkat Desai Kelurahan;
    2. Fungsi Kawasan Hutan (Penunjukan atau Penetapan);
    3. Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
    4. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan;
    5. lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
    6. Hak Guna Usaha;
    7. lzin Usaha Pertambangan;
  4. lnformasi Geospasial Tematik Lainnya
    lnformasi Geospasial Tematik Lainnya yang dapat dijadikan rujukan antara lain:
    1. lnformasi geologi atau geomorfologi;
    2. lnformasi tanah (termasuk di dalamnya informasi tentang lahan gambut);
    3. lnformasi ekoregion.

5. Rujukan (Referensi) lnformasi Biofisik Khas Lokasi
Rujukan informasi biofisik khas lokasi adalah informasi tentang suatu lokasi yang spesifik yang dapat diperoleh berdasar:
  1. Hasil Pengecekan Lapangan;
  2. Laporan Surveil Penelitian;
  3. Pengetahuan spesifik penelaah terhadap lokasi tertentu;
  4. lnformasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Klasifikasi Penutupan Lahan
Klasifikasi Penutup Lahan yang dipergunakan adalah sebagaimana tersebut pada Tabel Klasifikasi Penutupan Lahan. Struktur klasifikasi penutup lahan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupatenl kota, serta unit pengelolaan secara bertahap akan diseragamkan. Kajian penyeragaman dan penyesuaian akan diatur tersendiri.

BABIV
PENGOLAHAN DATA PEMANTAUAN PENUTUPAN LAHAN

  1. Kegiatan Penyiapan Data Pendukung
    Kegiatan penyiapan data pendukung dimaksudkan untuk mempersiapkan data rujukan tahun berjalan.
    Data pendukung antara lain:
    1. Hasil Pemantauan Penutupan Lahan periode sebelumnya;
    2. Hasil Kajian Penutupan Lahan oleh lnstitusi atau Peneliti lain;
    3. lnformasi Geospasial Tematik Status Lahan;
    4. lnformasi Geospasial Tematik Lainnya;
    5. lnformasi Biofisik Khas Lokasi.
  2. Kegiatan Penyiapan Penafsiran
    Kegiatan penyiapan penafsiran terdiri atas tahapan:
    1. Perolehan citra penginderaan jauh
      Kegiatan perolehan citra penginderaan jauh dimaksudkan untuk memperoleh data dari penyedia atau sumber lain sehingga data tersebut berada dalam penguasaan.
    2. Penyiapan pengolahan citra penginderaan jauh
      Kegiatan penyiapan pengolahan dimaksudkan untuk menjadikan data citra penginderaan jauh siap dilakukan pengolahan awal.
    3. Pengolahan awal citra penginderaan jauh
      Kegiatan pengolahan awal citra dimaksudkan untuk menjadikan citra penginderaan jauh siap untuk dilakukan analisis citra.
      Kegiatan Penyiapan Penafsiran dilaksanakan oleh Lembaga yang membidangi Keantariksaan
  3. Kegiatan Penafsiran
    Penafsiran citra yang dilakukan secara operasional oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempergunakan metode interaktif atau lebih dikenal sebagai digitasi pada layar tayang (digitizing on the screen).
    Penafsiran dapat dilakukan dengan susunan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
    1. Berkas vektor hasil penafsiran (diletakkan pada lapis teratas);
    2. Berkas-berkas vektor data pendukung;
    3. Berkas-berkas raster citra penginderaan jauh (diletakkan pada lapis terendah).
  4. Pengendalian dan Penjaminan Mutu
    Kegiatan Pengendalian dan Penjaminan Mutu terdiri atas beberapa proses yaitu:
    1. Proses koreksi konsistensi dan format data
      Proses koreksi konsistensi dan format dilakukan untuk menjaga kualitas struktur
      data digital hasil kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan, antara lain kesalahan
      topologi (topology error);
    2. Proses koreksi visual
      Proses koreksi visual untuk menilai konsistensi dan kesesuaian kenampakan
      pada citra dengan garis bentuk hasil penafsiran.
    3. Proses koreksi tabular
      Proses koreksi tabular untuk menilai konsistensi dan kesesuaian luasan penutupan lahan serta perubahannya;
    4. Proses pengecekan lapangan
      Proses pengecekan lapangan untuk menilai kebenaran hasil penafsiran dibandingkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
    5. Proses penghitungan tingkat ketelitian
      Proses penghitungan tingkat ketelitian dilakukan untuk mengetahui besaran tingkat akurasi hasil penafsiran dibandingkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan;
    6. Proses perbaikan pasca pengecekan lapangan
      Proses perbaikan pasca pengecekan lapangan dilakukan untuk memperbaiki hasil penafsiran pasca pengecekan lapangan. Proses perbaikan ini tidak mengubah angka tingkat ketelitian yang dihasilkan;
    7. Proses koreksi pasca penerbitan
      Proses koreksi pasca penerbitan dilakukan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang memiliki informasi biofisik khas lokasi. Masukan dapat dilakukan dengan berbagai media yang memungkinkan .
  5. Kompilasi Nasional dan Parsial
    Kompilasi Nasional adalah kegiatan penggabungan seluruh hasil Pemantauan Penutupan Lahan ke dalam satu sistem basis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dilakukan satu tahun sekali.
    Kompilasi Parsial adalah kegiatan penggabungan hasil pemantauan Unit Kerja dan/
    atau Pemegang lzin Pemanfaatan Hasil Hutan dan/ atau Pemegang lzin Pinjam Paksi Kawasan Hutan untuk memutakhirkan I memperbaiki kompilasi nasional.
  6. Pengintegrasian Hasil Pemantauan Penutupan Lahan dengan lnformasi Penutup Lahan Nasional.
    Hasil Kompilasi Nasional Pemantauan Penutupan Lahan diserahkan kepada Lembaga yang membidangi lnformasi Geospasial untuk diintegrasikan menjadi lnformasi Geospasial Penutup Lahan Nasional.
  7. Kegiatan Pasca Pengolahan Data
    Kegiatan yang dilaksanakan pasca pengolahan data terdiri atas:
    1. Dokumentasi;
    2. Penyebarluasan Data;
    3. Penelitian, Pengembangan, Kerekayasaan dan;
    4. Peningkatan Kapasitas;
Masing-masing kegiatan tersebut akan diuraikan lebih detil pada Bab berikut.
BAB V
DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN DATA DAN INFORMASI

  1. Dokumentasi Data dan lnformasi
    Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan bekerja sama dengan Unit Kerja dan I atau Lembaga yang membidangi kearsipan.
    Data dan informasi yang didokumentasikan antara lain:
    1. Sumber data (citra penginderaan jauh dan data pendukung);
    2. Hasil analisis pada tiap tahapan yang dipublikasikan;
    3. Hasil pengecekan lapangan;
  2. Penilaian Kelayakan untuk Penyebarluasan Data dan lnformasi
    Kewenangan untuk menilai kelayakan penyebarluasan data dan informasi berada pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
    Status data dan informasi Hasil Pemantauan Penutupan Lahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah:
    1. Dikecualikan, apabila proses kegiatan pemantauan belum selesai atau belum dinyatakan layak oleh pejabat yang berwenang;
    2. Terbuka dalam bentuk daring (online) dan cetakan, serta dikecualikan dalam
      bentuk data digital yang dapat diolah lebih lanjut, apabila proses kegiatan Pemantauan Penutupan Lahan telah selesai dan dinyatakan layak oleh pejabat yang berwenang.
  3. Penyebarluasan Data dan lnformasi
    Direktorat lnventarisasi dan Pemantauan Penutupan Lahan melakukan penyebarluasan data dan informasi hasil Pemantauan Penutupan Lahan bekerja sama dengan Unit Kerja dan atau Lembaga yang membidangi publikasi, hubungan masyarakat, atau teknologi informasi. Penyebarluasan data dan informasi sekurang­ kurangnya dilakukan dalam bentuk:
    1. Laporan Rekalkulasi Perubahan Penutupan Lahan;
    2. Peta Penutupan Lahan daring (online).
Penyebarluasan daring dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
    1. Status keterbukan informasi data tersebut;
    2. Kemutakhiran;
    3. Kemanfaatan untuk masyarakat;
    4. Peran serta masyarakat untuk memberikan masukan;
    5. Keamanan digital informasi yang disajikan.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

  1. Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Kerekayasaan
    1. Kegiatan Penelitian
      Kegiatan Penelitian dapat dilakukan pada berbagai aspek, antara lain:
      1. Pengolahan awal data penginderaan jauh;
      2. Estimasi potensi sumber daya hutan;
      3. Estimasi luasan bekas kebakaran hutan;
        Kegiatan penelitian dapat dikerjasamakan dengan Unit Kerja dan I atau Lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan beserta Unit Kerja dan I atau Lembaga teknis yang terkait.
    2. Kegiatan Pengembangan
      Kegiatan Pengembangan dilakukan terhadap berbagai aspek, antara lain kaji ulang klasifikasi penutupan lahan untuk menyesuaikan klasifikasi penutupan
      lahan yang dipergunakan saat ini dengan kebutuhan Kementerian Lingkungan
      Hidup dan Kehutanan.
    3. Kegiatan Kerekayasaan
      Kegiatan Kerekayasaan adalah pengembangan wahana alternatif, yang
      pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Unit Kerja dan/ atau Lembaga lain yang membidangi kegiatan tersebut dengan menggunakan sarana antara lain:
      1. Drone ( Unmanned Aerial Vehicle !Pesawat Udara Nir-awak)
      2. Pesawat Ultra Ringan.
  2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berkewajiban membina peningkatan kapasitas sumber daya manusia bekerja sama dengan Unit Ke a dan I atau Lembaga yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
BAB VII
PENUTUP

Ketentuan lebih lanjut yang memerlukan pengaturan secara mendetil akan diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri.

Direktur Jenderal,
TTD
Dr. Ir. BAMMBANG SOEPIJANTO ,MM.


Download Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan pada link berikut



COMMENTS

Name

Berita,4,Budidaya,5,Data,3,Intermezzo,6,Kawasan,2,Komunitas,1,Konservasi,6,Lembaga,1,Lingkungan,6,Pemanfaatan,5,Pengelolaan,15,Peraturan,22,Perdirjen,2,PermenLHK,8,Profil,3,Pustaka,16,Referensi,8,Riset,4,Teknologi,5,Topik,27,Undang-Undang,8,
ltr
item
RIMBAWAN ONLINE: Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan
Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan
Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan
https://1.bp.blogspot.com/-FSWsc5greZo/XLDvQYvJ5cI/AAAAAAABwxg/f2q9OxJgB9EXb9sW3m-ubve10pnl4dLHwCLcBGAs/s640/2015-perdirjenplanologi-01.png
https://1.bp.blogspot.com/-FSWsc5greZo/XLDvQYvJ5cI/AAAAAAABwxg/f2q9OxJgB9EXb9sW3m-ubve10pnl4dLHwCLcBGAs/s72-c/2015-perdirjenplanologi-01.png
RIMBAWAN ONLINE
https://www.rimbawan.net/2019/04/peraturan-direktur-jenderal-planologi.html
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/2019/04/peraturan-direktur-jenderal-planologi.html
true
6831652544106169524
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy