Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWI...


PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 TENTANG
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 telah ditetapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
  1. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut- II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala UPT, atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
  3. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  4. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha.
  5. Notifikasi adalah pemberitahuan terkait proses pelaksanaan kegiatan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan atau penyelesaian pemenuhan Komitmen Izin Usaha.
  6. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
  7. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam berdasarkan rencana pengelolaan.
  8. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.
  9. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  10. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan yang dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
  11. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Pariwisata Alam di areal Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  12. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pariwisata Alam.
  13. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam.
  14. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
  15. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari Taman Nasional yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
  16. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya yang ditetapkan karena letak, kondisi, dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan Pariwisata Alam dan kondisi lingkungan lainnya.
  17. Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  18. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  19. Areal Pengusahaan Pariwisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan Pengusahaan Pariwisata Alam.
  20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
  21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
  22. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.
  23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.
  24. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.
  25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:
  1. menyelenggarakan Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam dan ekosistem guna mencegah kerusakan dan atau kepunahan keunikan, kekhasan, keindahan alam, keindahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, dan atau jenis tumbuhan yang terdapat di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
  2. mengusahakan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan
  3. memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pemohon dalam pengurusan perizinan dan penyelenggaraan Pengusahaan Pariwisata Alam.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:
  1. tata cara permohonan;
  2. pemenuhan komitmen;
  3. pelaksanaan usaha pariwisata alam;
  4. jangka waktu dan berakhirnya izin;
  5. perpanjangan;
  6. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan
  7. sanksi.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

  1. Usaha Pariwisata Alam terdiri atas:
    1. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
    2. usaha penyediaan sarana wisata alam.
  2. Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada zona atau blok:
    1. Suaka Marga Satwa;
    2. Taman Nasional kecuali zona inti;
    3. Taman Hutan Raya; dan
    4. Taman Wisata Alam.
  3. Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilaksanakan di areal usaha pada zona atau blok pemanfaatan:
    1. Taman Nasional;
    2. Taman Hutan Raya; dan
    3. Taman Wisata Alam.

Pasal 5

  1. Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan.
  2. Usaha pariwisata alam khusus usaha penyediaan sarana wisata alam, selain harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan, areal usaha harus sesuai dengan desain tapak pengelolaan pariwisata alam.
  3. Desain tapak pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya dan disahkan oleh Direktur Teknis.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Paragraf 1
Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam

Pasal 6

  1. Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas jasa:
    1. informasi pariwisata;
    2. pramuwisata;
    3. transportasi;
    4. perjalanan wisata;
    5. cinderamata;
    6. makanan dan minuman; dan
    7. persewaan peralatan wisata alam.
  2. Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik.
  3. Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
  4. Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Suaka Margasatwa, dapat berupa usaha penyediaan kuda, sepeda, porter, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik obyek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang sudah direkomendasi keamanannya oleh instansi terkait.
  5. Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc.
  6. Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
  7. Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
  8. Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman.
  9. Usaha penyediaan jasa persewaan peralatan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan usaha jasa persewaan peralatan snorkeling, diving, canoing, kemah, perlengkapan pendakian, atau perlengkapan wisata lainnya.

Pasal 7

  1. Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat difasilitasi oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya dan diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
  2. Dalam Suaka Margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya.
  3. Pada kawasan Suaka Margasatwa hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa wisata alam terbatas meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 8

  1. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. wisata tirta;
    2. akomodasi;
    3. transportasi; dan
    4. wisata petualangan.
  2. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat dilakukan pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, dan Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Paragraf 3
Pembangunan Sarana Wisata Alam

Pasal 9

  1. Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
  2. Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

Pasal 10

  1. Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. pemandian alam;
    2. gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta; dan
    3. tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.
  2. Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
    2. bumi perkemahan;
    3. tempat singgah karavan;
    4. fasilitas akomodasi; dan
    5. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
  3. Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
    1. ruang pertemuan;
    2. ruang makan dan minum;
    3. fasilitas untuk bermain anak;
    4. spa; dan
    5. gudang.
  4. Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
    1. pelayanan informasi;
    2. pelayanan telekomunikasi;
    3. pelayanan administrasi;
    4. pelayanan angkutan;
    5. pelayanan penukaran uang;
    6. pelayanan cucian;
    7. ibadah;
    8. pelayanan kesehatan;
    9. keamanan berupa menara pandang, dan pemadam kebakaran;
    10. pelayanan kebersihan; dan
    11. mess karyawan.
  5. Sarana wisata transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
    1. kereta gantung;
    2. kereta listrik;
    3. jetty; dan
    4. kereta mini.
  6. Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
    1. outbond;
    2. jembatan antar tajuk pohon (canopy trail);
    3. kabel luncur (flying fox);
    4. balon udara;
    5. paralayang; dan
    6. jalan hutan (jungle track).

Pasal 11

  1. Selain sarana wisata alam yang dibangun, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan terdiri atas:
    1. jalan wisata;
    2. tempat pertemuan/pusat informasi;
    3. papan petunjuk;
    4. jembatan;
    5. areal parkir;
    6. jaringan listrik;
    7. jaringan air bersih;
    8. jaringan telepon;
    9. jaringan internet;
    10. jaringan drainase/saluran;
    11. toilet;
    12. sistem pembuangan dan pengolahan limbah;
    13. dermaga; dan
    14. landasan helikopter (helipad).
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

  1. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang dapat dibangun berupa:
    1. papan nama;
    2. papan informasi;
    3. papan petunjuk arah;
    4. papan larangan/peringatan;
    5. papan bina cinta alam; dan
    6. papan rambu lalu lintas.
  2. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga, dan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf l, dan huruf m dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan.
  3. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dibangun dengan ketentuan:
    1. tidak menebang/merusak pohon;
    2. dibangun di areal terluar lokasi IUPSWA; dan
    3. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
  4. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, jaringan air bersih dan jaringan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dibangun dengan ketentuan:
    1. diupayakan dibangun dalam tanah; dan
    2. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
  5. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i dibangun dengan ketentuan:
    1. dibangun dengan cara terbuka dan menggunakan pengerasan; atau
    2. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
  6. Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k terdiri atas:
    1. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau
    2. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.

Pasal 13

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 harus memperhatikan:
  1. kaidah konservasi;
  2. ramah lingkungan;
  3. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
  4. efisien dalam penggunaan lahan;
  5. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
  6. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
  7. hemat energi; dan
  8. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan.

Pasal 14

  1. Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat.
  2. Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

  1. Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
    1. IUPJWA; dan
    2. IUPSWA.
  2. IUPJWA dan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 17

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
  1. Pelaku Usaha perorangan; atau
  2. Pelaku Usaha nonperorangan.

Pasal 18

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan, Persyaratan Permohonan,
dan Penyelesaian Permohonan IUPJWA

Pasal 19

  1. Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diajukan kepada:
    1. Kepala UPT untuk IUPJWA yang berlokasi di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa; atau
    2. Kepala UPTD untuk IUPJWA yang berlokasi di Taman Hutan Raya,
      melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan.
  2. Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
  3. Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di Suaka Margasatwa hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha perorangan.
  4. Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya dapat diajukan oleh:
    1. Pelaku Usaha perorangan; atau
    2. Pelaku Usaha nonperorangan.
  5. Pelaku Usaha nonperorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
    1. badan usaha milik negara;
    2. badan usaha milik daerah;
    3. badan usaha milik swasta; atau
    4. koperasi.

Pasal 20

  1. Persyaratan permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilampiri:
    1. Pernyataan Komitmen; dan
    2. persyaratan teknis.
  2. Dalam Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersyaratkan pelaku usaha wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran izin.
  3. Penyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 21

  1. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pemohon Pelaku Usaha perorangan terdiri atas:
    1. sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu wisata; dan
    2. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
  2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk pemohon pelaku usaha nonperorangan terdiri atas:
    1. pakta integritas; dan
    2. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
  3. Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi paling sedikit menyatakan:
    1. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;
    2. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan
    4. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban.

Pasal 22

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 23

  1. Berdasarkan hasil akses, unduhan atau dokumen asli permohonan, dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 22, Kepala UPT atau Kepala UPTD paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
    2. melakukan verifikasi dan penilaian.
  3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
    1. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
    2. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan atau telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila memenuhi:
    1. kelengkapan persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis; dan
    2. verifikasi dan penilaian.

Pasal 24

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kepala UPT atau Kepala UPTD menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi sebagai berikut:
  1. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  2. Penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan atau permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Lembaga OSS mengeluarkan:
  1. IUPJWA dengan melakukan pemenuhan Komitmen: atau
  2. penolakan permohonan.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan, Persyaratan Permohonan,
dan Penyelesaian Permohonan IUPSWA

Pasal 26

  1. Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diajukan kepada:
    1. Menteri untuk IUPSWA yang berlokasi di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam; atau
    2. gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenanganya untuk IUPSWA yang berlokasi di Taman Hutan Raya,
      melalui Lembaga OSS dilengkapi persyaratan.
  2. Penyampaian permohonan dan persyaratan permohonan kepada Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen asli disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha nonperorangan yaitu:
    1. badan usaha milik negara;
    2. badan usaha milik daerah;
    3. badan usaha milik swasta; atau
    4. koperasi.

Pasal 27

  1. Persyaratan permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilampiri:
    1. Pernyataan Komitmen; dan
    2. persyaratan teknis.
  2. Pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;
    2. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
    3. menyusun UKL/UPL;
    4. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; dan
    5. membayar iuran IUPSWA.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda batas dan penyusunan rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
  4. Penyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 28

  1. Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. pertimbangan teknis dari Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenanganya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;
    2. pertimbangan teknis dari Kepala UPTD yang membidangi pariwisata;
    3. IL;
    4. rencana kegiatan usaha; dan
    5. pakta integritas.
  2. Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dalam bentuk surat pernyataan bermeterai yang berisi paling sedikit menyatakan:
    1. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;
    2. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan;
    4. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; dan
    5. tidak akan melakukan pembangunan sarana dan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.

Pasal 29

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengakses dan mengunduh permohonan dan persyaratan dari sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 30

  1. Berdasarkan hasil akses, unduhan atau dokumen asli permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.
  2. Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan; dan
    2. melakukan penelaahan teknis terdiri dari verifikasi dan penelaahan areal, peta, dan rencana kegiatan usaha.
  3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa permohonan:
    1. telah memenuhi kelengkapan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
    2. tidak memenuhi kelengkapan persyaratan atau telah memenuhi kelengkapan persyaratan namun substansinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila memenuhi:
    1. kelengkapan persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis; dan
    2. telaahan teknis.
  5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan verifikasi lapangan.
  6. Waktu untuk melakukan kegiatan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan ke dalam tata waktu penyelesaian permohonan.

Pasal 31

  1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau surat secara manual.
  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa notifikasi sebagai berikut:
    1. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan atau permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota melalui gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan hasil pengawasan kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi berupa Notifikasi sebagai berikut:
  1. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  2. penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan atau permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Lembaga OSS mengeluarkan:
  1. IUPSWA dengan melakukan pemenuhan Komitmen; atau
  2. penolakan permohonan.

BAB III
PEMENUHAN KOMITMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Pemegang IUPJWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a atau pemegang IUPSWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a wajib menyelesaikan Komitmen.

Pasal 35

  1. Pemegang IUPJWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a atau pemegang IUPSWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum menyelesaikan pemenuhan komitmen.
  2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemenuhan Komitmen, Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, dan Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS untuk IUPJWA

Paragraf 1Tata Cara Pemenuhan Komitmen

Pasal 36

Berdasarkan IUPJWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja memerintahkan kepada Pemegang IUPJWA dengan Komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 37

  1. Pemegang IUPJWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a setelah menerima perintah pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran izin.
  2. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA (SPP-IIUPJWA) yang diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai kewenangannya paling lambat 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA.
  3. Pemegang IUPJWA setelah menerima SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti setoran kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 38

  1. Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
  2. Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
    2. proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 39

  1. Pemegang IUPJWA dengan Komitmen menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melalui Lembaga OSS dengan Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai kewenangannya.
  2. Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.

Paragraf 4Tata Cara Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS

Pasal 40

  1. Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan telaahan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu Notifikasi:
    1. pernyataan IUPJWA definitif apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. pembatalan IUPJWA dengan Komitmen apabila tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS:
    1. memberikan IUPJWA definitif; atau
    2. membatalkan IUPJWA dengan komitmen.
  3. Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan IUPJWA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPJWA.
  4. Dalam hal IUPJWA dengan Komitmen dibatalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang.

Pasal 41

Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan IUPJWA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a IUPJWA berlaku efektif dan Pemegang Izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

Bagian KetigaTata Cara Pemenuhan Komitmen, Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen, dan Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS untuk IUPSWA

Paragraf 1Tata Cara Pemenuhan Komitmen

Pasal 42

Berdasarkan IUPSWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja memerintahkan kepada Pemegang IUPSWA dengan Komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

Pasal 43

  1. Pemegang IUPSWA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling lama 1 (satu) tahun setelah menerima perintah pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyelesaikan:
    1. melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon;
    2. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu);
    3. menyusun UKL/UPL;
    4. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; dan
    5. membayar IIUPSWA.
  2. Pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bersama UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi Berita Acara Pemberian Tanda Batas.
  3. Pembuatan peta areal rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diketahui dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
  4. Penyusunan UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pembuatan rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disahkan oleh Direktur Jenderal dan disusun berdasarkan site plan dan desain fisik sarana prasarana yang disahkan oleh Direktur Teknis.
  6. Pembayaran iuran IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
    1. berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lambat 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA; dan
    2. setelah menerima SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemegang IUPSWA wajib melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti setoran kepada Direktur Jenderal atau gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
  7. Penerbitan SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan setelah dipenuhinya Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 44

  1. Penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 6 (enam) bulan.
  2. Permohonan perpanjangan penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
    1. Menteri melalui Direktur Jenderal;
    2. gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi; atau
    3. bupati/wali kota melalui Kepala UPTD kabupaten/kota,
      sesuai dengan kewenangannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pemenuhan Komitmen berakhir.
  3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan upaya penyelesaian Komitmen yang telah dilakukan pemegang IUPSWA.

Paragraf 2Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 45

  1. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
  2. Pengawasan pelaksanaan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. tenggang waktu penyelesaian pemenuhan Komitmen; dan
    2. proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 46

  1. Pemegang IUPSWA dengan Komitmen menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) melalui Lembaga OSS dengan dokumen elektronik melalui sistem elektronik terintegrasi dan menyampaikan dokumen asli kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengakses atau mengunduh serta melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.
  3. Pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan verifikasi lapangan.
  4. Jangka waktu verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4Tata Cara Penyampaian Notifikasi melalui Sistem OSS

Pasal 47

  1. Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan telaahan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu Notifikasi:
    1. pernyataan IUPSWA definitif apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. pembatalan IUPSWA dengan Komitmen apabila tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen atau menyelesaikan Komitmen, melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS:
    1. memberikan IUPSWA definitif; atau
    2. membatalkan IUPSWA dengan Komitmen.
  3. Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan IUPSWA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, IUPSWA berlaku efektif dan Pemegang Izin dapat langsung menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 48

  1. Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan IUPSWA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan telaahan teknis dan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA kepada Sekretaris Jenderal.
  2. Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima telaahan teknis dan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA kepada Menteri.
  3. Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPSWA.

Pasal 49

Berdasarkan IUPSWA definitif yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPSWA.

Pasal 50

Dalam hal IUPSWA dengan Komitmen dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b.

BAB IVPELAKSANAAN USAHA PARIWISATA ALAM

Bagian KesatuHak dan Kewajiban Pemegang IUPJWA atau IUPSWA

Pasal 51

Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau Pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 berhak:
  1. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
  2. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam;
  3. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
  4. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 52

Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) wajib:
  1. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung;
  2. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
  3. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
  4. membuat laporan kegiatan usaha secara periodik kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya; dan
  5. membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Pariwisata Alam (PHUPJWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 wajib:
  1. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
  2. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;
  3. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;
  4. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
  5. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;
  6. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan IUPSWA;
  7. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
  8. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;
  9. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri atau gubernur atau bupati/wali kota berupa laporan bulanan, laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  10. penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling lambat pada tanggal 30 bulan Juni tahun berikutnya; dan
  11. membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKerja Sama Usaha Pariwisata Alam

Pasal 54

Kerja sama usaha pariwisata alam dapat dilakukan antara:
  1. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA;
  2. pemegang IUPJWA dengan pemegang IUPSWA; atau
  3. pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain.

Pasal 55

  1. Kerja sama usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas:
    1. kerjasama teknis;
    2. kerjasama pemasaran;
    3. kerjasama permodalan; dan atau
    4. kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
  2. Kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam, serta pembangunan sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti kedai/kios, tempat sandar perahu, atau jalan setapak.
  3. Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, atau pamflet.
  4. Kerja sama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
  5. Kerja sama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 56

  1. Kerja sama usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui:
    1. Direktur Jenderal yang berada di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam; atau
    2. gubernur atau bupati/wali kota yang berada di Taman Hutan Raya.
  2. Kerja sama usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJWA atau IUPSWA.

BAB VJANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA IZIN

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Izin

Pasal 57

  1. IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu:
    1. 2 (dua) tahun bagi pelaku usaha perorangan; dan
    2. 5 (lima) tahun bagi pelaku usaha nonperorangan.
  2. IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  3. IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  4. Perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 58

  1. IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.
  2. IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
  3. Perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan hasil evaluasi.

Bagian Kedua Berakhirnya izin

Pasal 59

IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 berakhir apabila:
  1. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang;
  2. izinnya dicabut;
  3. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
  4. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
  5. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
  6. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

Bagian KetigaPeralihan Kepemilikan Aset Sarana Wisata Alam

Pasal 60

  1. Dengan berakhirnya izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak beralih menjadi milik negara.
  2. Terhadap sarana dan fasilitas kepariwisataan yang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
  3. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui jumlah, jenis, nilai teknis, dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.

Pasal 61

  1. Sarana dan fasilitas kepariwisataan yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dialihkan kepemilikannya kepada UPT atau UPTD sesuai dengan kewenanganya.
  2. Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenanganya.
  3. Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi untuk diproses menjadi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIPERPANJANGAN IZIN ATAU PERLUASAN AREAL USAHA IZIN

Bagian KesatuTata Cara Perpanjangan IUPJWA

Paragraf 1Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 62

Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lama:
  1. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pelaku usaha perorangan; dan
  2. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pelaku usaha nonperorangan.

Pasal 63

  1. Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disampaikan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
    1. laporan hasil evaluasi;
    2. Pernyataan Komitmen membayar PNBP Iuran izin; dan
    3. persyaratan teknis:
      1. untuk pemohon pelaku usaha perorangan terdiri atas:
        1. sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu wisata;
        2. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk bidang usaha jasa yang dimohon; dan
        3. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan jasa pariwisata alam 2 (dua) bulan terakhir.
      2. untuk pemohon pelaku usaha nonperorangan terdiri atas:
        1. pakta integritas;
        2. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan; dan
        3. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan jasa pariwisata alam 2 (dua) bulan terakhir.

Paragraf 2
Penyelesaian Permohonan

Pasal 64

  1. Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan Persyaratan Teknis.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPJWA.
  3. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
    1. keputusan tentang Perpanjangan IUPJWA dengan Komitmen, dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. penolakan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan atau permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemenuhan Komitmen

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan Komitmen IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPJWA.

Paragraf 4Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPJWA.

Paragraf 5
Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 67

  1. Pemegang IUPJWA menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya berupa bukti setor pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran izin.
  2. Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.

Pasal 68

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
  1. persetujuan pemberian izin definitif perpanjangan IUPJWA apabila telah menyelesaikan pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  2. pembatalan keputusan tentang Perpanjangan IUPJWA dengan komitmen, apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaTata Cara Perpanjangan IUPSWA atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA

Paragraf 1Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 69

  1. Permohonan perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diajukan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
  2. Permohonan perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan perluasan areal usaha IUPSWA disampaikan kepada Menteri atau gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
    1. Pernyataan Komitmen:
      1. menyusun rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;
      2. menyusun UKL/UPL; dan
      3. membayar iuran IUPSWA.
    2. persyaratan teknis:
      1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan IUPSWA;
      2. pakta integritas;
      3. laporan akhir kegiatan usaha;
      4. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam 2 (dua) tahun terakhir; dan
      5. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun terakhir.
  4. Terhadap permohonan perluasan areal usaha IUPSWA kelengkapan permohonan huruf b angka 3 dikecualikan.

Paragraf 2Penyelesaian Permohonan

Pasal 70

  1. Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA.
  3. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    1. apabila telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Direktur Jenderal menyampaikan telaahan teknis dan konsep Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA kepada Sekretaris Jenderal; atau
    2. apabila tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan.
  4. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPSWA dengan Komitmen atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA dengan Komitmen.
  5. Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima telaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, menerbitkan Keputusan Menteri tentang Perpanjangan IUPSWA dengan Komitmen atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA dengan Komitmen.
  6. Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada loket Kementerian.

Pasal 71

  1. Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA.
  3. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memberikan:
    1. Pertimbangan teknis dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    2. penolakan dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan atau permohonan telah memenuhi persyaratan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota konsep Keputusan tentang Perpanjangan IUPSWA dengan Komitmen atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA dengan Komitmen.
  5. gubernur atau bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan IUPSWA dengan Komitmen atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA dengan Komitmen.
  6. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Dinas Provinsi atas nama gubernur atau Kepala UPTD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan surat penolakan perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA.

Paragraf 3Tata Cara Pemenuhan Komitmen

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan Komitmen IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA.

Paragraf 4Tata Cara Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 73

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengawasan penyelesaian pemenuhan Komitmen perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA.

Paragraf 5
Tata Cara Penyampaian Penyelesaian Pemenuhan Komitmen

Pasal 74

  1. Pemegang IUPSWA menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.
  3. Pengecekan dan penelaahan dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan verifikasi lapangan.
  4. Jangka waktu verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pengecekan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Kepala Dinas Provinsi atas nama gubernur atau Kepala UPTD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
  1. persetujuan pemberian izin definitif perpanjangan IUPSWA atau perluasan areal usaha IUPSWA apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  2. pembatalan Keputusan Menteri atau Keputusan gubernur atau Keputusan bupati/wali kota tentang Perpanjangan IUPSWA dengan Komitmen atau Perluasan Areal Usaha IUPSWA dengan Komitmen, apabila belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII
PENGAWASAN, PEMBINAAN, DAN EVALUASI

Pasal 76

  1. Pegawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha pariwisata alam terdiri atas aspek:
    1. teknis; dan
    2. administrasi.
  2. Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. tata cara pelaksanaan kegiatan usaha;
    2. pengamanan kawasan, keanekaragaman hayati, dan pengunjung;
    3. pembangunan sarana wisata alam;
    4. penggunaan aset negara;
    5. pengembangan usaha dan promosi; dan
    6. pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha.
  3. Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    1. pembukuan;
    2. pelaporan; dan
    3. pemenuhan kewajiban.

Pasal 77

  1. Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.
  2. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya, melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 78

  1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilaksanakan oleh:
    1. Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk IUPJWA; dan
    2. Direktur Teknis atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk IUPSWA.
  2. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit:
    1. satu kali dalam 1 (satu) tahun untuk IUPJWA; dan
    2. satu kali dalam 2 (dua) tahun untuk IUPSWA.

Pasal 79

Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dapat dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi atau penghargaan kepada pemegang izin usaha pariwisata alam.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 81

  1. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan atas pemenuhan kewajiban IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 atau kewajiban IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, diambil tindakan.
  2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    1. peringatan;
    2. penghentian sementara kegiatan berusaha; atau
    3. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 82

  1. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1):
    1. Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya untuk IUPJWA; atau
    2. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/kota untuk IUPSWA;
      memberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut- turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a.
  2. Dalam hal surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPJWA atau IUPSWA, dan/atau mendapatkan tanggapan namun substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan kedua.
  3. Dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPJWA atau IUPSWA, dan atau mendapatkan tanggapan namun substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat peringatan ketiga.
  4. Dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPJWA atau IUPSWA, dan atau mendapatkan tanggapan namun substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan.
  5. Dalam hal surat peringatan mendapatkan tanggapan dari pemegang IUPJWA atau IUPSWA, dan substansinya sesuai dengan surat peringatan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pemberitahuan terpenuhinya kewajiban dalam surat peringatan kepada pemegang IUPJWA atau IUPSWA.

Pasal 83

  1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan berusaha.
  3. Dalam hal pemegang IUPJWA atau IUPSWA telah memenuhi seluruh kewajiban dalam surat peringatan, Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  4. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS mengambil tindakan pencabutan penghentian sementara kegiatan berusaha.


Pasal 84

  1. Pengenaan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c apabila pemegang IUPJWA atau pemegang IUPSWA:
    1. melakukan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    2. tidak memenuhi kewajiban merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e; dan/atau
    3. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban setelah diterbitkan sanksi penghentian sementara.
  2. Dalam hal pemegang IUPJWA atau IUPSWA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan kepada Lembaga OSS berupa dokumen elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
  3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS mengambil tindakan pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 85

  1. Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima tindakan pencabutan perizinan berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pencabutan Pemberian IUPSWA kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  2. Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang Pencabutan Pemberian IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pencabutan Pemberian IUPSWA kepada Menteri.
  3. Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima konsep Keputusan Menteri tentang Pencabutan Pemberian IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pencabutan Pemberian IUPSWA.

Pasal 86

Gubernur, bupati/wali kota, Kepala UPT, atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima tindakan pencabutan perizinan berusaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), menerbitkan Keputusan tentang Pencabutan Pemberian IUPJWA atau IUPSWA.

Pasal 87

  1. Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Wisata Alam, dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan kewajiban rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
  3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:
    1. permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi;
    2. permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah memenuhi persyaratan penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
    3. permohonan IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  2. Permohonan IUPJWA atau IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 89

IUPJWA atau IUPSWA yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT- II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT- II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 335
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ttd. KRISNA RYA


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat didownload pada LINK berikut


COMMENTS

Name

Berita,4,Budidaya,5,Data,3,Intermezzo,6,Kawasan,2,Komunitas,1,Konservasi,6,Lembaga,1,Lingkungan,6,Pemanfaatan,5,Pengelolaan,15,Peraturan,22,Perdirjen,2,PermenLHK,8,Profil,3,Pustaka,16,Referensi,8,Riset,4,Teknologi,5,Topik,27,Undang-Undang,8,
ltr
item
RIMBAWAN ONLINE: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam
https://2.bp.blogspot.com/-MVEZMhzEl8k/XKydHTxgwtI/AAAAAAABwtA/djkgChMMgUcXI09tzahtSRiYRxSvlaouACLcBGAs/s640/permenhk-08-2019.png
https://2.bp.blogspot.com/-MVEZMhzEl8k/XKydHTxgwtI/AAAAAAABwtA/djkgChMMgUcXI09tzahtSRiYRxSvlaouACLcBGAs/s72-c/permenhk-08-2019.png
RIMBAWAN ONLINE
https://www.rimbawan.net/2019/04/peraturan-menteri-lhk-pengusahaan-pariwisata-alam.html
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/2019/04/peraturan-menteri-lhk-pengusahaan-pariwisata-alam.html
true
6831652544106169524
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy