Undang-Undan No 08 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PENYUSUNA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELESAIAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WlLAYAH 
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Dalam rangka mclakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten /kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan pemanfaatan dan pengendalian pernanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta mendukung pembangunan ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan

Kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pekerjaan Umum;
3. Mentcri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasronal/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Peridustrian,
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Kehutanan,
10. Menteri Perhubungan;
11 Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Lingkungan llidup;
13 Sekretaris Kabinet,
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
15. Kepala Badan lnforrnasi Geospasial,
16. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
17. Para Gubernur,
18. Para Bupati/Walikota.



Untuk:

PERTAMA


Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing rnasing secara terukur dan terkoordinasi dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provmsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




KEDUA


Menteri Dalam Negeri:

a. meningkatkan pcmbinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana 1 tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota:

b. meningkatkan pemberian fasisitasi dan dukungan kebijakan kepada pemeritah daerah dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

c. melakukan percepatan evaluasi dan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkair, serta pemerintah daerah.


KETIGA 


Menten Pekerjaan Umum:

a. meningkatkan pemberian Fasilitasi, pendampigan, dan pembinaan teknis serta dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan

b. melakukan percepatan pcnyelesaian persetujuan substansi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan kementenan dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah.



KEEMPAT


Menteri Kehutanan·

a. melakukan percepatan penyelesaian persetujuan atas perubahan peruntukan dan Fungsi kawasan hutan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b memberikan fasilitasi dalam pengmtegrasian dan pengharmonisasian kawasan hutan pada rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah provsi ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



KELIMA


Kepala Sadan lnformasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan pengintegrasian inforrnasi geospasial ternatik kepada pernerintah daerah dalam rangka penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.



KEENAM


Para Gubernur dan Bupati Walikota .

a. melakukan percepatan penyelesaian pcnyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait; dan

b. menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruncukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan perserujuan dari Menteri Kehutanan.



KETUJUH


Dalam penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b, Menten Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan secara terkoordinasi memberikan dukungan kebijakan dan sosialisasi pelaksanaannya, untuk penerapan kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



KEDELAPAN


Menten Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melakukan koordinasi pelaksanaan lnstruksi Presiden ini, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



KESEMBILAN


Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab


lnstruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.







Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2013




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. II. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





Salinan sesuai dengan aslinya



DOWNLOAD Undang-Undan No 08 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

COMMENTS

Name

Berita,4,Budidaya,5,Data,3,Intermezzo,6,Kawasan,2,Komunitas,1,Konservasi,6,Lembaga,1,Lingkungan,6,Pemanfaatan,5,Pengelolaan,15,Peraturan,29,Perdirjen,2,PermenLHK,10,PP,4,Profil,3,Pustaka,16,Referensi,8,Riset,4,Teknologi,5,Topik,27,Undang-Undang,12,
ltr
item
RIMBAWAN ONLINE: Undang-Undan No 08 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Undang-Undan No 08 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
https://1.bp.blogspot.com/-hO7vtpvpjZ8/XOugC9jl0vI/AAAAAAAAB1A/WLkb3x9mq-M9EUaaTdblTlZzzdkugL7EgCLcBGAs/s640/Untitled.jpg1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hO7vtpvpjZ8/XOugC9jl0vI/AAAAAAAAB1A/WLkb3x9mq-M9EUaaTdblTlZzzdkugL7EgCLcBGAs/s72-c/Untitled.jpg1.jpg
RIMBAWAN ONLINE
https://www.rimbawan.net/2019/05/undang-undan-no-08-tahun-2013-tentang-penyelesaian-penyusunan-rencana-tata-ruang-wilayah.html
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/
https://www.rimbawan.net/2019/05/undang-undan-no-08-tahun-2013-tentang-penyelesaian-penyusunan-rencana-tata-ruang-wilayah.html
true
6831652544106169524
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy